Kebijakan Pajak kripto India Mulai berlaku 1 April: Berikut Ulasannya

Pada bulan Februari, Kementerian Keuangan India memperkenalkan proposal pajak baru untuk mata uang kripto, dengan tanggal efektif pajak keuntungan modal ditetapkan untuk 1 April 2022.

Hal tersebut sebenarnya sudah jelas. Tetapi apa lagi yang perlu diperhatikan oleh pemegang kripto?

Apa yang dikatakan oleh aturan perpajakan aset digital virtual

Sebagai bagian dari pidato anggarannya saat itu, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mengumumkan pajak keuntungan modal 30% untuk semua aset digital virtual (ADV). Dia juga memperkenalkan retribusi TDS 1% untuk semua transaksi yang melibatkan kripto.

Komunitas kripto juga telah mengetahui hal ini sejak klarifikasi diumumkan dua minggu lalu, bahwa akan ada penggantian kerugian dalam satu aset dengan penghasilan dari aset lainnya.

Juga kuncinya adalah klarifikasi bahwa biaya penambangan tidak akan berlaku dalam perhitungan pajak sebagai biaya akuisisi. Lebih dari itu, menggunakan ADV untuk hadiah juga merupakan objek kena pajak.

Perhatikan bahwa NFT juga termasuk dalam kategori aset digital virtual.

Tanggal penting

• 1 April 2022 – tanggal efektif untuk pajak keuntungan modal 30% atas aset digital virtual (ADV).

• 1 Juli 2022 – retribusi TDS 1% untuk semua transaksi mata uang kripto.

Pemerintah perlu memikirkan kembali kebijakan ini, kata eksekutif kripto

“ Besok, pajak kripto baru mulai berlaku. Pemerintah India perlu memikirkan kembali kebijakan pajak ini ,” Nischal Shetty, CEO pertukaran kripto WazirX melalui tweet pada hari Kamis.

Menurut dia, pajak bisa memaksa orang untuk mencari cara agar dapat berdagang di valuta asing, berdagang tanpa KYC atau menggunakan pasar abu-abu. Mungkin juga muncul para pelanggar pajak dalam jumlah yang besar, belum lagi potensi klaim pengembalian TDS yang besar.

“ Tarif pajak tetap 30% mungkin tidak membuktikan hasil terbaik karena tidak mempertimbangkan aspek keuntungan jangka panjang dan pendek yang dihitung sejalan dengan periode kepemilikan ADV,” Rishi Anand, Mitra di DSK Legal mengatakan kepada The Times of India .

“ Memberikan ADV mungkin tidak menjadi arus utama karena rezim pajak ini ,” tambahnya.