Mantan Presiden Rusia: Larangan Kripto Rusia Bisa Berdampak Sebaliknya

Medvedev adalah mantan presiden dan perdana menteri Rusia dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan.

Niat Rusia untuk melarang mata uang kripto telah menimbulkan reaksi dari seluruh pihak, dengan banyak orang menyuarakan penentangan terhadap langkah tersebut karena berbagai alasan.

Mantan presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang juga menjabat sebagai perdana menteri negara itu, juga sejalan dengan mereka yang berpikir langkah itu bukan tindakan terbaik dari Moskow.

Medvedev juga merupakan Wakil ketua Dewan Keamanan Rusia.

Dalam sebuah wawancara dengan Tass, iamencatat bahwa dirinya yakin regulator bank sentral akan menemukan cara yang lebih baik untuk menangani masalah ini. Namun, ia tidak berpikir pembatasan tersebut akan mencapai apa yang menjadi tujuan regulator.

Menurut Medvedev, seruan dari Bank Rusia seputar regulasi kripto yang berupaya untuk membuat aktivitas terkait kripto dilarang dapat berakhir dengan efek yang berlawanan dari hasil yang diinginkan.

“ Sejujurnya, ketika Anda mencoba untuk melarang sesuatu, ini sangat sering mengarah pada hasil yang berlawanan ,” katanya kepada Tass .

Larangan akan memperlambat inovasi dan mengesampingkan Rusia

Komentar Medvedev datang hanya beberapa hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meminta bank sentral, dan regulator pemerintah lainnya, untuk mencapai konsensus mengenai usulan regulasi mata uang kripto.

Dalam laporannya tentang kripto dan aktivitas terkait di Rusia yang dirilis pada 21 Januari, bank sentral mencatat apa yang disebutnya risiko dan ancaman, dan mengusulkan larangan total. Dengan langkah ini, negara tidak akan mengizinkan kegiatan seperti perdagangan, penambangan, dan penggunaan.

Di antara mereka yang menentang larangan yang diusulkan tersebut adalah Maxut Shadayev, Menteri Pengembangan Digital, dan Anatoly Aksakov dari Duma. Asosiasi Komunikasi Elektronik Rusia (RAEC) juga merilis pernyataan yang menentang rencana tersebut, mencatat bahwa larangan tersebut berisiko mengesampingkan Rusia dan memperlambat inovasi di negara tersebut.

Menurut Shadayev, larangan total bisa membuat negara kehilangan ahli dan spesialis di bidang inovasi. Sementara itu, Aksakov ingin melihat mata uang kripto dinyatakan legal, dengan penerapan mekanisme untuk memantau dan mengawasi industri secara ketat oleh pemerintah.

Rusia bukan satu-satunya negara yang mempertimbangkan untuk melarang mata uang kripto atau mengadopsi peraturan yang lebih ketat.

India memiliki undang-undang larangan kripto yang dipertimbangkan kembali pada awal tahun, sementara pada tahun 2021, China memulai tindakan keras terhadap sektor kripto. Tindakan keras Tiongkok memaksa penambang dan perusahaan kripto besar untuk pindah ke negara lain karena pihak berwenang melarang penambangan dan perdagangan kripto.

AS sejauh ini belum mengindikasikan akan mengambil langkah seperti itu, tetapi pakar industri mengatakan negara itu dapat mengadopsi peraturan yang lebih ketat menyusul laporan terbaru di sektor ini.

Terlepas dari ketidakpastian peraturan, banyak orang di dalam sektor kripto dan di seluruh institusi arus utama percaya bahwa kripto dan teknologi blockchain yang mendasarinya 'akan tetap ada'.