Georgia Bergabung dengan IMF dalam Mengatur Kripto

Georgia berada dalam posisi sulit sejak dimulainya perang di timur. Ukraina dan Rusia adalah mitra dagang terbesar negara itu. Dalam sebuah wawancara dengan Finchannel tentang situasi ini, Koba Gvenetadze, gubernur Bank Nasional Georgia (NBG), mengatakan bahwa mereka berencana untuk membuat kerangka peraturan bagi kripto.

Perdagangan Kripto di Georgia

Belum jelas berapa banyak orang yang akan terpengaruh oleh tindakan yang akan datang ini. Gvenetadze mengatakan negara itu belum memiliki angka akurat tentang perilaku kripto di Georgia.

“Namun, laporan evaluasi bersama Georgia kelima, yang diterbitkan pada September 2020 […] menyatakan bahwa volume transaksi pertukaran bisa mencapai antara 3,5 dan 5 juta lari Georgia (1 hingga 1,5 juta euro) per bulan.” Ini adalah jumlah paling akurat yang bisa dikatakan gubernur.

Masih harus dilihat seperti apa regulasi ini setelah keterlibatan FATF dan IMF.

Trader kripto dianggap berisiko tinggi

Gvenetadze mengatakan bahwa tindakan telah diambil oleh NBG. Sepertinya mereka melihat kripto sebagai ancaman utama. Bank tersebut telah melarang lembaga keuangan di Georgia untuk menyediakan layanan kripto.

Bank Nasional juga mengambil tindakan terhadap orang-orang yang memperdagangkan aset digital (yaitu kripto). Mereka harus ditandai dengan frasa 'berisiko tinggi' oleh lembaga keuangan dan diberi 'tindakan pencegahan yang ditingkatkan secara tepat'. Jadi hal ini tidak terlalu positif bagi investor di Georgia.

Membantu organisasi anti pencucian uang

Ketika ditanya apakah negara tersebut ingin mengatur pasar kripto, Gvenetadze hanya menjawab ya. Ini agak positif untuk kripto, karena secara otomatis membuatnya legal. Namun, dengan regulasi datanglah aturan.

Untuk menentukan hal ini, ia meminta bantuan organisasi antar pemerintah. Mereka harus membantu Georgia dengan perubahan hukum kripto. Pertama, mereka menyiapkan draf yang sesuai dengan Financial Action Task Force (FATF). Ini adalah organisasi yang mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang.

Gvenetadze mengatakan: “Perlu dicatat bahwa sebelum peraturan di atas mulai berlaku, beberapa tindakan telah diambil oleh NBG. Secara khusus, lembaga keuangan dilarang menawarkan layanan virtual untuk pertukaran dan transfer aset. Selain itu, orang yang melakukan aktivitas terkait aset virtual harus diklasifikasikan oleh lembaga keuangan sebagai klien berisiko tinggi dan harus tunduk pada tindakan pencegahan yang sesuai dan ditingkatkan.”

IMF juga terlibat dalam regulasi

Tidak hanya FATF, tetapi IMF juga akan membantu Georgia menyiapkan regulasi. Organisasi tersebut sebelumnya menyarankan Argentina, El Salvador dan India, antara lain, untuk tidak mulai dengan kripto, sehingga mengingat sejarah organisasi tersebut, ini bisa menjadi sentimen negatif bagi investor kripto.

Saat ini, IMF sedang membantu merancang perubahan legislatif. Ini termasuk pendaftaran dan lisensi, pengujian kepatuhan untuk melihat apakah ini akan berhasil, dan peraturan kontrol anti pencucian uang untuk pemain di pasar kripto.

Diperlukan waktu untuk mengklarifikasi peraturan-peraturan ini, yang belum mulai berlaku. Namun ini tidak menghentikan bank Georgia untuk menjaga kendali pasar kripto ekstra ketat.

Negara Kaukasia saat ini adalah salah satu dari sedikit negara yang ingin mengatur sektor kripto tanpa mengejar perusahaan dengan berbagai peraturan. Pada tahun 2019, negara bekas Soviet tersebut mengesahkan undang-undang yang menghapus PPN untuk layanan terkait kripto.