Banyak orang Kuba dibiarkan tanpa koneksi internet musim panas lalu karena upaya penyensoran. Pada bulan Maret, Kuba juga menghadapi gangguan lebih lanjut setelah kerusakan yang tidak disengaja pada serat kaca kabel jaringan ibukota Havana, dan internet seluler di Kuba baru didirikan tiga tahun lalu. Namun, tampaknya penyediaan koneksi internet seluler akan menjadi titik balik cerita, ketika penduduk akhirnya mendapatkan kebebasan mereka.
Namun, sanksi keras telah diberikan oleh AS yang telah membebani banyak warga Kuba. Ini adalah salah satu alasan mengapa teknologi moneter independen seperti blockchain adalah solusi ideal untuk masalah mereka.
Seorang pemilik bisnis lokal, Nelson Rodriguez, menjelaskan dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan NBC bahwa ada bentrokan antara dua perspektif yang berlawanan. Hal tersebut telah meningkatkan penggunaan kripto di negara ini. Masyarakat, seperti Rodriguez, percaya pada kripto yang mengacu pada gagasan kedaulatan, desentralisasi, dan kebebasan untuk menyimpan dan memperdagangkan dana. Tidak perlu khawatir bahwa pemerintah daerah akan memberlakukan pajak yang tidak jelas atau sekadar melarang teknologi tersebut.
Namun, PayPal, Revolut, Zelle dan sistem pembayaran populer lainnya serta dompet elektronik global dilarang di Kuba oleh sanksi AS.
Pemerintah Kuba baru-baru ini mulai menyiapkan kerangka hukum untuk penyedia layanan dan transaksi kripto. Mereka yang ingin menggunakan mata uang kripto harus terlebih dahulu mendapatkan lisensi dari Bank Sentral di Havana mulai April 2022.
Bank tersebut akan mempertimbangkan nuansa sosial ekonomi dan hukum serta kemudian menyetujui atau menolak lisensi satu tahun. Dengan cara ini, pemerintah berharap untuk merevitalisasi perdagangan internasional sambil memungkinkan warga untuk bergerak lebih bebas melalui penggunaan dompet kripto, daripada kartu kredit terkemuka dan sistem pembayaran elektronik.