Vietnam dilaporkan sibuk melakukan penelitian awal untuk menetapkan kebijakan ramah kripto. Menurut Vietnamnet, outlet berita lokal, wakil perdana menteri negara itu telah menyarankan tiga kementerian untuk mempercepat penelitian tentang mata uang kripto dan menyiapkan kerangka hukum untuk mengelola aset dan mata uang virtual.
Ini akan menjadi perhatian Kementerian Keuangan, Kehakiman, Informasi dan Komunikasi bersama dengan Bank Negara.
Mengembangkan kerangka hukum di Vietnam
Li Minh Khai, Wakil Perdana Menteri Vietnam, telah menugaskan tiga kementerian untuk melakukan penelitian terkait regulasi dan tata kelola mata uang kripto.
Selain itu, Wakil Perdana Menteri juga telah menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk meninjau berbagai dokumen hukum yang memerlukan amandemen, penambahan, atau revisi sebelumnya untuk melengkapi kerangka hukum pengelolaan aset virtual.
Kerangka kerja tersebut akan dirancang sesuai dengan rincian yang ditetapkan dalam keputusan yang diumumkan pada Agustus 2017. Keputusan ini secara garis besar menguraikan pembentukan kerangka hukum untuk pengelolaan aset dan mata uang virtual.
Proyek penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami sifat aset virtual, uang elektronik dan uang virtual serta agar dapat menerapkannya secara akurat sesuai dengan praktik Vietnam dan pengalaman luar negeri.
Selain itu, proyek ini akan mengusulkan tugas, pekerjaan, dan orientasi khusus untuk mengembangkan dan menyempurnakan undang-undang tentang aset virtual, uang elektronik, dan uang virtual untuk mengelola risiko terkait.
Pemerintah Vietnam sebelumnya telah membuat beberapa proposal untuk meningkatkan perdagangan mata uang kripto di wilayah tersebut. Namun, belum ada langkah konkret yang diambil untuk memperbaiki posisi negara tersebut.
Secara khusus, perdagangan mata uang kripto di Vietnam telah mendapatkan daya tarik yang signifikan belakangan ini, dengan penelitian menunjukkan bahwa hampir 5,9 juta warga Vietnam saat ini memiliki mata uang kripto dan tertarik untuk mengeksplorasi berbagai opsi kripto.