FSA Jepang Memerintahkan Pertukaran Kripto untuk Mematuhi Sanksi

Pada hari Senin, Badan Layanan Keuangan Jepang (FSA) bersama dengan Kementerian Keuangan memerintahkan pertukaran kripto untuk menghentikan pemrosesan transaksi yang melibatkan aset, individu, atau entitas yang dikenai sanksi terkait sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia dan Belarusia setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Perintah ini mulai berlaku setelah negara-negara G7 (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat) mencatat bahwa Rusia telah mulai memanfaatkan aset digital. Mereka menyatakan bahwa mereka akan sangat ketat dengan aktor Rusia ilegal yang mencoba menggunakan aset digital mereka untuk mentransfer dan meningkatkan kekayaan mereka.

Penggunaan mata uang kripto oleh Rusia untuk mengatasi sanksi sebagai dampak dari tindakan invasi ke Ukraina telah menjadi isu yang meningkat di antara negara-negara besar G7, Jerman, Kanada, Inggris, Jepang, Prancis, Amerika Serikat, dan Italia.

Pada hari Jumat, Departemen Keuangan AS meminta semua bisnis kripto di Amerika Serikat untuk mematuhi pedoman baru yang melarang mereka melakukan transaksi dengan entitas dan individu yang terkena sanksi.

Pelanggar hukum

Untuk membuat aturan baru efektif dan dipatuhi secara ketat, FSA dan Kementerian Keuangan membuat pengumuman bersama di mana mereka mengungkapkan langkah-langkah baru yang akan dilakukan untuk mencegah transfer dana menggunakan aset kripto yang melanggar penalti.

Jepang tergolong lambat dalam mengadopsi aturan dan regulasi untuk digunakan pada mata uang digital pribadi, namun, negara-negara G7 dan G20 berdiri dan mendesak adanya lebih banyak peraturan terkait stablecoin.

FSA Jepang mengatakan bahwa setiap transfer tidak sah ke alamat yang berkaitan dengan sanksi melalui aset kripto akan disebut sebagai pelanggaran pidana dan akan menyebabkan hukuman penjara 3 tahun atau uang jaminan sebesar 1 juta yen ($8.487,52). Pada 4 Maret, 31 pertukaran kripto beroperasi di Jepang.

Namun, dalam semua diskusi ini, Uni Eropa (UE) telah bertindak sebagai tamu dengan perwakilan dari Komisi Eropa dan Dewan Eropa.