CEO CoinSwitch: Klarifikasi UU Pajak Kripto India adalah ‘Kemunduran’

Undang-undang perpajakan kripto yang diusulkan India akan mulai berlaku pada 1 April tahun ini.

Ashish Singhal, salah satu pendiri dan CEO pertukaran kripto terbesar di India CoinSwitch Kuber, mengatakan undang-undang pajak kripto negara itu merupakan “kemunduran.”

Singhal menyatakan kekecewaannya pada hari Senin menyusul klarifikasi dari pihak berwenang mengenai undang-undang pajak kripto yang akan mulai berlaku pada 1 April 2022.

India mengumumkan undang-undang pajak mata uang kirpto pada bulan Februari, mengungkapkan retribusi pajak 30% untuk setiap transfer aset digital. Ada juga pengurangan 1% yang berlaku untuk semua pembayaran kripto, dengan biaya ini dikenakan pada sumbernya.

Sementara komunitas kripto mengetahui masa pajak yang tinggi tersebut, mereka menghargai 'pengakuan mata uang kripto' oleh negara itu. Tetapi pada hari Senin, sebagian besar investor kripto dikejutkan oleh pemberitahuan klarifikasi Kementerian Keuangan.

Menurut kementerian, India akan mengenakan pajak untuk setiap investasi kripto secara terpisah, menegaskan kembali fakta bahwa keuntungan dalam satu investasi tidak dapat digunakan untuk mengimbangi kerugian di investasi lain. Kemeterian tersebut juga menetapkan bahwa biaya infrastruktur yang terkait dengan penambangan kripto tidak akan dihitung sebagai biaya akuisisi.

Ini "merugikan" bagi investor kripto

Pendiri platform berita kripto, Coin Crunch India merangkum rasa frustrasi komunitas dalam tweet-nya.

If you made loss in Bitcoin, you cannot set it off with profit in Ethereum. The new taxation law was clarified in parliament today.

My suggestion is to sell everything you have before March 31, 2022. And start fresh from April 2022.

Cost of mining cannot be deducted too! pic.twitter.com/pfSGPAOFBO

— Naimish Sanghvi (@ThatNaimish) March 21, 2022

“ Ini merugikan industri kripto India dan jutaan orang yang telah berinvestasi di kelas aset yang sedang berkembang ini, ” CEO CoinSwitch mencatat RUU Keuangan 2022 tersebut.

Dia menambahkan bahwa ini merupakan “kemunduran” untuk India, mengacu pada RUU Anggaran Februari yang telah “mengakui aset digital virtual (VDA) sebagai kelas aset yang nampak.”

Dirinya berharap negara itu secara progresif bekerja untuk memastikan peraturan kripto " setara dengan kelas aset lainnya ."

Dia juga berpendapat bahwa ketentuan regresif yang diterapkan di pasar ekuitas pasti akan mengecilkan hati investor ritel. Ini adalah skenario yang dia yakini dapat terwujud dalam komunitas investasi kripto yang sedang berkembang.

“ Kami khawatir kurangnya ketentuan untuk mengimbangi kerugian akan menjauhkan pengguna dari pertukaran dan platform yang sesuai dengan KYC ke pasar peer-to-peer bawah tanah yang tidak jelas, yang akan mengabaikan tujuan perpajakan,” katanya.